Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan Pidana

Cara Mengajukan Perkara ke Pengadilan Pidana

Tentu tak ada seorang pun ingin terlibat dalam kasus yang melibatkan hukum. Tapi bagaimana bila ternyata kita yang harus melaporkan sesuatu yang membutuhkan bantuan hukum? Untuk itu, mari pelajari sekilas tentang tahapan pengajuan perkara ke pengadilan.

Delik adalah diketahui terjadinya tindak pidana yang dilaporkan. Alasan melaporkan sebuah tuntutan perkara harus memenuhi salah satu faktor diantaranya karena kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAP), laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP) atau bila ada pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHAP).

[caption id="attachment_2693" align="aligncenter" width="640"]Cara mengajukan perkara pidana Cara mengajukan perkara pidana (Ilustrasi/pixabay)[/caption]

Pengaduan dapat melalui kuasa hukum atau langsung berkunjung ke kantor kepolisian atau kejaksaan dengan pertama-tama mengisi formulir pengajuan perkara. Selanjutnya, penyelidik dalam hal ini setiap pejabat polisi (pasal 4 KUHAP) bertugas menerima laporan atau pengaduan lalu dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), menangkap pelaku dan memeriksa ciri-ciri baik sidik jari dan tanda pengenal tersangka, kemudian dilakukan penyitaan alat barang bukti serta pelapor menceritakan riwayat kasus hingga terjadi tuntutan dengan disertai saksi, jika ada.

Hukum perdata dan pidana di Indonesia merupakan Hukum praduga tak bersalah. Untuk itu memang ada tahapan untuk meningkatkan status pelaku perkara. Pertama kali, pihak terlapor akan diperiksa dan bila memang terlibat akan naik statusnya menjadi tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP).

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, selanjutnya berkas diserahkan kepada penyidik. Penyidik membuat berita acara pemeriksaan (BAP), berisikan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan bila perlu, penggeledahan untuk alat bukti lain, penyitaan bukti, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan TKP, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU). Untuk setiap pelanggaran (Pasal 75 KUHAP), status tersangka akan naik menjadi terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP).

Setelah rampung, berkas diteruskan kepada Penuntut Umum (PU). Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 6a KUHAP). Wewenang Penuntut Umum (Bab IV KUHAP pasal 14), yaitu menerima dan memeriksa BAP dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan dan menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yg disertai surat panggilan, termasuk kepada saksi. PU dapat menutup perkara demi kepentingan umum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai UU dan melaksanakan penetapan hakim.

PU bekerja sama dengan Jaksa yaitu yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (pasal 1 butir 6b KUHAP).

Dalam proses perkara penyidikan hingga pengadilan, pelaku dibantu oleh penasihat hukum dan pengacara sebagai pendamping dalam pemeriksaan agar persidangan berjalan adil. (SRH)
Advertisement
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar