Cara Mengatasi Korupsi dan Dampak Korupsi

Cara Mengatasi Korupsi dan Dampak Korupsi

Korupsi adalah suatu tindakan individu atau kelomopok yang memanfaatkan kekuasaan dan kepercayaan, untuk kepentingan pribadi dengan pencurian dan penipuan. Korupsi merupakan contoh perbuatan immoral dari keinginan untuk memiliki sesuatu dengan mencuri dan menipu. Hal penting yang harus kita perhatikan ialah nepotisme dan korupsi otogenik merupakan salah satu bentuk korupsi itu sendiri.

[caption id="attachment_1146" align="aligncenter" width="635"]Dampak dan cara mengatasi korupsi Dampak dan cara mengatasi korupsi (Ilustrasi/pixabay)[/caption]

Oleh karena itu korupsi bisa dibagi menjadi 3 bagian yaitu illegal corruption, mercenary corruption dan ideological corruption. Illegal corruption adalah jenis tindakan yang mempermainkan bahasa hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Namun, korupsi jenis ini cenderung mudah untuk dikendalikan. Dengan begitu ada beberapa dampak dari korupsi dan cara untuk mencegah atau mengatasinya.

Berikut ini adalah dampak dari korupsi


Dampak pada Negara

Pada negara maju Maupun Negara sosialis atau kapitalis, tidak membawa bencana yang terlalu besar dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan terhadap Negara berkembang. Dampak korupsi lebih sedikit dirasakan terhadap Negara maju, mungkin terjadi disebabkan oleh kualitas masyarakat yang telah maju yang lebih tahu teknologi dan efisiensi. Sehingga mampu mengimbangi dampak buruk organisasi di perusahaan swasta.

Dampak pada Masyarakat

Korupsi memiliki dampak yang sangat keras, karena sistem yang dibagun memang tidak efisien. Sehingga memberikan dampak ketergantungan pada berbagai manifestasi, memantapkan cengkraman vested interest di dalam negeri itu sendiri. Contoh, pemilik perusahaan yang melakukan pembakaran hutan baru-baru ini dan dibebaskan mengeksploitasi hutan. Saat dituntut oleh pemerintah sendiri malah kalah dalam persidangan dan ini mencerminkan adanya korupsi yang terjadi yang berupa suap.

Dampak pada perekonomian

Korupsi juga menyerang di sektor harga perdagangan dan jasa di berbagai negara dunia. Kerap kali terjadi pada pengusaha pabrik dan agen besar menyuap pemerintah untuk meningkatkan keuntungan mereka, berusaha mempermainkan harga barang dan jasa menurut teori ekonomi, khususnya untuk sembako yang sekarang ini bisa jadi merupakan salah satu dampak dari korupsi di Indonesia.

Dengan semua dampak buruk yang diakibatkan korupsi, lalu bagaimana cara untuk mencegah atau mengatasi korupsi.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi atau mencegah korupsi.


Pada dasarnya korupsi terjadi dikarenakan oleh adanya pemusatan suatu kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, orientasi masyarakat untuk mengonsumsi, gaji yang rendah, pengeluaran pemerintah yang luar biasa besarnya, persaingan dalam pemilihan dan tidak ada hukum yang efektif.

Untuk menciptakan sistem pemerintah yang terbebas dari korupsi atau menciptakan iklim anti korupsi pada lingkungan masyarakat, Anda bisa dengan menegakkan sistem khilafah atau menciptakan rasa tanggung jawab dan sikap jujur sejak sedini.

Untuk menghilangkan korupsi dalam lingkup pemerintah dengan efisien dan taktis ialah dengan menciptakan sistem desentralisasi, yaitu dengan cara pembagian kekuasaan atau penyebaran kekuasaan. Bila kondisi yang benar dan ideal terjadi, kemungkinan resiko akan terjadi korupsi semakin kecil, ruang gerak untuk melakukan korupsi akan semakin sempit, pengawasan akan jauh lebih mudah dan penanganan dalam kasus korupsi akan jauh lebih mudah.

Selain itu juga menciptakan kebebasan pers atau jurnalistik dan mengajukan pendapat yang bertanggung jawab harus dilindungi kebebasannya. Kapan hak pers dan mahasiswa dalam bersuara, berkumpul dan berpendapat dikurangi maka saya yakin hal ini akan membuat korupsi menjadi semakin merajarela.

Contoh korupsi yang kerap terjadi, tetapi tidak dianggap dan cenderung tidak disadari.

Saat kita berbelanja di minimarket dekat rumah, kita berbelanja dan membeli barang dengan harga yang harus dibayar sebesar Rp 9.750. Kemudian kita membayarnya dengan menggunakan uang sebesar Rp 10.000, seharusnya kita menerima kembalian sebesar Rp 250 tetapi biasanya kita hanya menerima Rp 200 atau bahkan ditukar dengan permen. Walaupun jumlahnya yang kecil tetap saja hal ini termasuk korupsi.
Advertisement
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

Tidak ada komentar